Gunung Kidul terapkan SID untuk memantau 144 desa
Ilustrasi Sistem Informasi Desa
Techno.id - Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta berencana untuk menerapkan (SID) Sistem Informasi Desa. Mereka menargetkan sebanyak 144 desa akan melaksanakannya pada akhir Juni mendatang.
-
Solusi Desa Broadband Terpadu jalan keluar desa tertinggal SDBT dilakukan untuk memberi kebermanfaatan di daerah (3T) Tertinggal, Terdepan dan Terluar perbatasan.
-
Wujudkan sistem database terintegrasi, Kemensos buat aplikasi SIKS Aplikasi ini diharap dapat membantu Kemensos menanggulangi kemiskinan yang masih terjadi di Indonesia.
-
Segera, kampung-kampung di Purwakarta akan nikmati jaringan internet Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan fasilitasi kampung-kampung untuk menikmati jaringan internet.
Saptoyo, Kepala Bidang Statistik Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Daerah Gunung Kidul mengungkapkan bahwa saat ini baru 54 desa yang menerapkan SID.
"SID sudah dikembangkan sejak 2011, dan saat ini sudah ada 54 desa yang melaksanakan, namun yang aktif baru 23 desa," ujarnya.
Dari penerapan SID ini diharapkan dapat digunakan untuk menampilkan data yang valid terkait kondisi nyata di masyarakat. Pemerintah Gunung Kidul akan memantau semua desa dalam aspek kemiskinan, jumlah penduduk, hingga potensi yang dimiliki desa.
Dilansir Antara (16/04/2015), Saptoyo juga menambahkan "SID berfungsi banyak sekali, salah satunya digunakan untuk proses validasi data dari pemerintah, khususnya masalah kemiskinan. SID nanti juga akan memuat angka kemiskinan partisipatif." Selain itu, menurut Wakil Bupati Gunung Kidul, Immawan Wahyudi, SID berfungsi untuk akurasi data, sehingga jika diterapkan dengan benar maka permasalahan kesalahan penyaluran bantuan kemiskinan tidak akan terjadi lagi.
"Kami akan mendukung program tersebut karena manfaatnya cukup besar. Bagi pemerintah dana Rp 400 juta sebagai estimasi SID di 144 desa murah," kata Immawan.
Walaupun dukungan yang mengalir untuk pelaksanaan SID ini sudah cukup banyak. Namun, penerapannya masih terkendala permasalahan klasik yakni jaringan internet. Tidak semua daerah di 144 desa tersebut yang memiliki akses internet. Meski demikian, sepertinya pihak pemkab akan berusaha untuk segera mengadakan internet di masing-masing desa agar nantinya dapat dikendalikan secara terpadu dalam satu server.
BACA JUGA :
(brl/red)