Ini penurunan sanksi dalam revisi UU ITE
Ilustrasi pengadilan © 2015 Africa Studio
Techno.id - Sebelumnya, Undang-undang No. 11 tahun 2008 atau dikenal dengan UU ITE memicu banyak ketidakpuasan bagi berbagai kalangan. Hal itu lantaran pasal 27 ayat 3 dalam UU tersebut, kerap dipakai dalih menuntut pidana pengguna media sosial yang melayangkan kritik lewat dunia maya. Hukumannya yakni pidana enam tahun dan atau denda Rp 1 miliar.
-
Menkominfo: Harmonisasi UU ITE selesai, tinggal sentuhan akhir DPR Akhirnya, harmonisasi draft revisi UU ITE sudah selesai dan kini sudah diserahkan ke DPR.
-
Revisi UU ITE, Kominfo tunggu undangan DPR Revisi UU ITE dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI untuk mencari jalan keluar karena mengandung multitafsir soal pencemaran nama baik di internet
-
Pembahasan revisi UU ITE seharusnya dilakukan secara terbuka, mengapa? Berikut penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network.
Sanksi tersebut dinilai banyak pihak terlalu berat. Bahkan, bagi sebagian orang keberadaan aturan tersebut sama saja membungkam berekspresi di dunia maya. Adanya ketidakjelasan dalam aturan itu, banyak pihak merasa bahwa pasal 27 ayat 3 perlu direvisi agar tak lagi menelan korban. Pasalnya, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) korban 'pasal karet' itu sudah mencapai 74 kasus.
Dilansir oleh Merdeka.com (02/08/15), berbagai desakan untuk merevisi pasal 27 ayat 3 tersebut telah menjadi topik pembahasan bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejauh ini, Menurut Menkominfo, pihaknya sudah menyelesaikan proses harmonisasi draft revisi pasal 27 ayat 3 tersebut. Bahkan, sudah siap dipaparkan di hadapan DPR.
"Proses harmonisasi untuk draft revisi pasal 27 ayat 3 sudah kita selesaikan. Tinggal kita bicarakan di DPR. Kemungkinan tanggal 13 Agustus ini akan dibahas dengan DPR dan setelah itu akan diserahkan ke Presiden. Posisi draft revisi yang kita ajukan sudah ada di meja Sekretariat Negara (Setneg). Tahun ini selesai kok," ujarnya dikutip dari Merdeka.com.
Dalam draft revisi pasal 27 ayat 3 itu, dikatakan olehnya ada penurunan pada sanksi hukum yakni yang sebelumnya sanksi pidana dikenakan enam tahun, menjadi empat tahun. Sementara, untuk denda yang awalnya Rp 1 miliar diturunkan menjadi Rp 750 juta.
Alasannya, penurunan sanksi baik pidana maupun perdata yang tertuang dalam draft revisi itu sudah termasuk meringankan hukuman para korban dibandingkan sebelumnya. "Yang namanya hukum tetap harus ditegakkan. Bagi saya itu (draft revisi) harus di bawah dari sanksi yang memberatkan sebelumnya. Selain itu, dalam draft revisi terbaru harus ada aduan dari korban secara pribadi (delik aduan) baru itu bisa terjadi kasus," ungkapnya.
BACA JUGA :
- Pemerintah siapkan tiga langkah atur tarif layanan telekomunikasi
- Menkominfo maklumi tarif mahal Telkomsel di Papua
- Internet mahal akan disubsidi dana dari Universal Service Obligation
- Menkominfo: Harmonisasi UU ITE selesai, tinggal sentuhan akhir DPR
- Menkominfo soal Tolikara: "Kalau tidak tahu, jangan memperkeruh!"
(brl/red)