Saat Badan Cyber terbentuk, Indonesia perlu gandeng pihak asing
Ilustrasi cyber crime © 2015 techno.id
Techno.id - Pemerintah Indonesia rencananya akan membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) yang bertujuan untuk menjadi tempat koordinasi terkait ancaman keamanan yang terjadi di dunia cyber. Menurut Isnaeni Achdiat, pakar keamanan internet dari ISACA, nantinya ketika BCN telah terbentuk, Indonesia perlu menggandeng pihak asing, terutama badan cyber dari negara lain untuk bekerja sama memerangi kejahatan cyber.
-
Legislator setuju pemerintah bentuk Badan Cyber Nasional Anggota Komisi I: "Kami setuju Badan Cyber Nasional dibentuk, tapi kami perlu klarifikasi isu kerja sama antara Indonesia dan AS"
-
"Badan Cyber Nasional untuk lindungi negara, bukan mengintai rakyat" Pembentukan BCN adalah kebutuhan yang mendesak. Sebab, Indonesia sejauh ini belum memiliki badan pelindung di dunia maya secara nasional.
-
BCN terbentuk maka tak ada lagi penyadapan presiden BCN harus fokus kepada keamanan infrastruktur penting nasional.
"Saya rasa sangat perlu. Karena bagaimanapun kalau Amerika punya badan cyber nasional, dia harusnya bersikap bersahabat dan bekerja sama dengan negara lain seperti Indonesia. Namun, kalau dalam dunia ini kan terhubung, jadi rasanya sudah seharusnya bisa saling bekerjasama," ungkap Isnaeni seperti diberitakan oleh Merdeka (4/6/15).
Lebih lanjut, Isnaeni mengungkapkan bahwa Indonesia terlebih pemerintah tak perlu mengkhawatirkan terkait isu data rahasia negara yang bisa saja terbongkar saat bekerja sama dengan badan cyber dari negara lain. Ia beralasan, konteks kerja sama tersebut adalah keamanan bukan soal data rahasia negara.
"Tentu kita harus mengerti tentang suatu perjanjian bilateral negara lain. Scope dan cakupannya apa. Bukan berarti kita bekerjasama kita buka-bukaan soal data rahasia," ujarnya.
Sementara itu, Ruby Alamsyah, pakar teknologi informasi beropini bahwa nantinya BCN harus fokus kepada keamanan infrastruktur penting nasional. Dirinya pun berharap agar dengan dibentuknya BCN, sudah tidak ada lagi permasalahan tentang penyadapan presiden.
"Diharapkan kejadian seperti penyadapan terhadap Ring 1 atau Presiden RI tidak terjadi lagi, begitu juga penyadapan terhadap orang-orang atau instansi penting lainnya, infrastruktur penting nasional tidak mudah diganggu atau disabotase oleh pihak asing, dan lain-lain," tutup Ruby.
BACA JUGA :
(brl/red)