Dibantu pemerintah, Uber dan Grab langsung punya badan hukum

Ilustrasi Grab © 2016 techno.id/Denny Mahardy
Techno.id - Upaya pemerintah memfasilitasi layanan aplikasi transportasi online tampak serius. Diakui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengaku terus membantu proses legalisasi transportasi berbasis aplikasi, Uber dan Grab Car.
Menteri yang akrab disapa Chief RA itu menyatakan bahwa kedua perusahaan teknologi itu sudah memiliki badan hukum berbentuk koperasi. Usulan mewadahi para pengemudi Uber dan Grab Car disampaikan dalam rapat khusus yang digelar di Kementerian Kominfo beberapa hari lalu.
-
Menkominfo akhirnya blokir aplikasi Uber dan Grab? Kementerian Perhubungan disebutkan bakalan melakukan perubahan aturan bagi transportasi online.
-
Polemik Grab dan Uber seret Kementerian Koperasi Rudiantara: Kita akan dorong supaya masalah ini bisa selesai. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
-
Didemo pengemudi, Menhub minta aplikasi Uber dan Grab diblokir Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) meminta pemerintah melarang beroperasinya layanan aplikasi transportasi online.
Chief RA secara gamblang menyebutkan Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan izin layanan Uber dan Grab Car untuk beroperasi di wilayah Jakarta. Izin itu sudah langsung diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta supaya diproses.
"Sekarang sedang diproses PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) agar nanti izin untuk menyelenggarakan layanan di wilayah Jakarta bisa dilakukan segera," ujar Rudiantara di sela acara Dig-In 2016 di Ballroom Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta.
Menkominfo pun menambahkan, izin yang diberikan Kementerikan Koperasi dan UKM tersebut ditujukan bagi para pengusaha mobil rental yang disewakan jadi transportasi online. Para pengusaha itu sekarang ini sudah bernaung di bawah koperasi jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PPRI).
"Senin ada demo, Selasa saya ketemu Presiden (Jokowi), Rabu saya ketemu dengan (Menteri UKM dan Koperasi) Puspayoga. Kemarin sudah keluar badan koperasi. Pokoknya bentuk koperasi, saya belum tahu kalau Uber, Grab sudah," papar Menkominfo kepada awak media.
Diberitakan sebelumnya, penolakan atas kehadiran aplikasi transportasi online menyeruak ke tengah publik setelah adanya surat permohonan pemblokiran aplikasi Grab Car dan Uber. Surat itu dilayangkan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kepada Menkominfo Rudiantara.
Terkait pembicaraan dengan Menhub, Rudiantara mengaku belum ada pembicaraan lagi setelah legalitas Uber dan Grab Car melalui badan hukum koperasi. "Belum diobrolkan lagi, tapi kemarin saya sudah bertemu dengan Sekjen dari Kementerian Perhubungan," tandasnya.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
Cara login WhatsApp Web tanpa menggunakan HP, simpel dan aman dengan trik ini
-
10 Aplikasi Android penghitung kalori demi diet aman saat Idul Fitri, jangan sampai gagal
-
10 Game Android Seru untuk 4 pemain atau lebih ini dijamin bikin silahturahmi makin asyik
-
10 Gaya selfie seru bersama sahabat saat mudik lebaran, kangen langsung hilang!
-
20 Cara antisipasi agar HP tetap bisa internetan saat perjalanan mudik, bikin hati jadi tenang
TECHPEDIA
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
-
10 HP Xiaomi in bakal kebagian AI DeepSeek, bisa kalahkan AI dari Google atau ChatGPT?
-
Waspada, undangan pernikahan palsu lewat HP ini berisi virus berbahaya
-
Bocoran Smartphone Samsung layar lipat tiga, dari HP kecil jadi tablet layar lebar
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
-
10 HP Xiaomi in bakal kebagian AI DeepSeek, bisa kalahkan AI dari Google atau ChatGPT?
-
Waspada, undangan pernikahan palsu lewat HP ini berisi virus berbahaya