DPR belum diajak bicara perihal Badan Cyber Nasional

Ilustrasi keamanan digital © 2015 Macrovector/Shutterstock.com
Techno.id - Dilansir oleh Antara (25/06/15), Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengaku bahwa Komisi I belum diajak bicara oleh pemerintah terkait rencana pembentukan Badan Cyber Nasional yang akan diresmikan pada Oktober 2015 mendatang.
"Belum pernah (diajak bicara oleh pemerintah terkait pembentukan BCN), kami hanya tahu dari media dan sumber sekunder," ujarnya.
-
"Badan Cyber Nasional untuk lindungi negara, bukan mengintai rakyat" Pembentukan BCN adalah kebutuhan yang mendesak. Sebab, Indonesia sejauh ini belum memiliki badan pelindung di dunia maya secara nasional.
-
BCN terbentuk maka tak ada lagi penyadapan presiden BCN harus fokus kepada keamanan infrastruktur penting nasional.
-
Benarkah Badan Cyber Nasional bakal bebas-aktif? Menanggapi hal tersebut, inilah yang disampaikan oleh Kemenkopolhukam. Yuk simak berita berikut...
Hanafi menilai seharusnya pemerintah mengajak DPR untuk mendiskusikan rencana tersebut sebelum mengambil keputusan final.
Menurut dia, Komisi I DPR RI akan memberikan pertimbangan badan cyber itu untuk melindungi warga negara atau malah menjadi ancaman.
"Kami pertimbangkan badan Cyber itu untuk melindungi warga negara atau malah menjadi ancaman," ujarnya.
Selain itu, Hanafi mengatakan apabila pemerintah tetap memaksakan pembentukan BCN pada Oktober 2015 mendatang, maka dirinya menyangsikan efektifitasnya, jangkauan surveillance, dan fungsi keamanannya yang ingin dicapai.
Menurut dia, badan itu akan menginduk ke salah satu kementerian dan berarti masyarakat tidak bisa memastikan apakah badan itu untuk keamanan atau 'surveillance'.
"Kami inginkan untuk pertahanan dan keamanan Cyber bukan 'surveillance'. Kalau itu terjadi maka akan seperti di Amerika Serikat yaitu wartawan, masyarakat, dan Lembaha Swadaya Masyarakat dimata-matai," katanya.
Ia juga mengatakan Komisi I DPR RI pernah Rapat Kerja dengan Panglima TNI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Luar Negeri, disepakati ada kebutuhan menjaga pertahanan dan keamanan cyber.
"Sebaiknya dikelola Kemenkominfo bukan Kemenkopolhukam karena kalau di Polkam apapun dianggap sebagai ancaman keamanan padahal tidak semuanya seperti itu," katanya.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
Cara login WhatsApp Web tanpa menggunakan HP, simpel dan aman dengan trik ini
-
10 Aplikasi Android penghitung kalori demi diet aman saat Idul Fitri, jangan sampai gagal
-
10 Game Android Seru untuk 4 pemain atau lebih ini dijamin bikin silahturahmi makin asyik
-
10 Gaya selfie seru bersama sahabat saat mudik lebaran, kangen langsung hilang!
-
20 Cara antisipasi agar HP tetap bisa internetan saat perjalanan mudik, bikin hati jadi tenang
TECHPEDIA
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
-
10 HP Xiaomi in bakal kebagian AI DeepSeek, bisa kalahkan AI dari Google atau ChatGPT?
-
Waspada, undangan pernikahan palsu lewat HP ini berisi virus berbahaya
-
Bocoran Smartphone Samsung layar lipat tiga, dari HP kecil jadi tablet layar lebar
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
Cara download game PS2 dan PS3 di laptop dan HP, bisa main berdua
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
-
10 HP Xiaomi in bakal kebagian AI DeepSeek, bisa kalahkan AI dari Google atau ChatGPT?
-
Waspada, undangan pernikahan palsu lewat HP ini berisi virus berbahaya