Indonesia perlu punya pembuat aturan telekomunikasi independen
Amir Effendi Siregar, Ketua PR2Media © 2015 techno.id / Denny Mahardy
Techno.id - Regulator telekomunikasi di Indonesia dinilai masih sangat sulit untuk bersikap netral. Hal itu dinyatakan oleh Amir Effendi Siregar, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) pada acara diskusi publik yang berlangsung di Jakarta.
Amir menyatakan saat ini badan regulasi biasanya masih diisi oleh orang-orang dari pemerintahan maupun perusahaan tertentu. Padahal, kata dia, seharusnya orang-orang yang ada di dalam badan regulator tidak terlibat dalam kegiatan pemerintahan maupun perusahaan tertentu.
-
Telekomunikasi Indonesia dianggap belum punya arah Bahkan, undang-undang yang mengatur industri telekomunikasi dan penyiaran yang ada di Indonesia dianggap telah usang dan perlu penyesuaian.
-
Menkominfo lantik anggota baru BRTI Rudiantara mengingatkan pada para anggota komisi yang baru dilantik tersebut bahwa banyak tugas yang harus dilakukan oleh Kemenkominfo juga BRTI.
-
Aturan baru TKDN di protes, Menkominfo tak peduli Kemkominfo: "Soal TKDN, saya sudah dihajar luas. I don't care. Selama teman-teman mendukung rencana saya."
"Sebelum masuk jadi regulator, mereka harus lepas dari industri atau pemerintahan terkait terlebih dahulu, minimal dua atau tiga tahun. Sehingga ada jaminan keadilan saat menentukan kebijakan," ujar Amir saat ditemui tim Techno.id dalam acara diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
Kemudian, Amir pun menambahkan supaya Indonesia memiliki satu lembaga yang benar-benar netral, bukan dari pemerintah ataupun pelaku industri, melainkan hanya para pemerhati industri. Bila hal itu sudah berlangsung, diharapkan kondisi industri telekomunikasi bisa berjalan lebih baik.
"Sebaiknya, (regulator) dibentuk dari lembaga non-pemerintah, sehingga dapat menangani masalah industri dengan baik, sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologinya," tambah Amir.
Saat ini, kata Amir, Indonesia masih belum memiliki lembaga regulator yang bersifat independen. Sebab, Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI), sebagai regulator telekomunikasi yang ada, masih berisi orang pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya juga belum netral.
"Memang ada unsur masyarakat di dalamnya, tapi kan ketua sama wakil ketuanya sendiri masih dipegang Dirjen (Direktur Jenderal) dari kementerian tertentu kan," imbuh Amir.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
9 Tips dan trik Google Drive yang wajib diketahui untuk membantu meningkatkan alur kerja
-
Cara memeriksa kesehatan baterai smartphone Android
-
4 Tips menggunakan pengisi daya orisinil untuk membantu merawat masa pakai baterai ponsel
-
Cara melakukan panggilan suara dan video grup di WhatsApp
-
Cara mengatur batas pengisian daya baterai smartphone Android
TECHPEDIA
-
WhatsApp perkenalkan fitur baru untuk transkrip pesan suara
-
Telkomsel gandeng ZTE terapkan teknologi self-adaptive feedback untuk layanan jaringan dengan Hyper AI
-
Indosat luncurkan IM3 Platinum, wajah baru layanan pascabayar yang terintegrasi AI
-
Upgrade ponsel Android bakal lebih mudah berkat fitur baru ini, migrasi data nggak ribet lagi
-
8 Penyebab charger ponsel mudah panas, jangan pakai adaptor abal-abal
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
![WhatsApp perkenalkan fitur baru untuk transkrip pesan suara]()
WhatsApp perkenalkan fitur baru untuk transkrip pesan suara
-
![Telkomsel gandeng ZTE terapkan teknologi self-adaptive feedback untuk layanan jaringan dengan Hyper AI]()
Telkomsel gandeng ZTE terapkan teknologi self-adaptive feedback untuk layanan jaringan dengan Hyper AI
-
![Indosat luncurkan IM3 Platinum, wajah baru layanan pascabayar yang terintegrasi AI]()
Indosat luncurkan IM3 Platinum, wajah baru layanan pascabayar yang terintegrasi AI
-
![Upgrade ponsel Android bakal lebih mudah berkat fitur baru ini, migrasi data nggak ribet lagi]()
Upgrade ponsel Android bakal lebih mudah berkat fitur baru ini, migrasi data nggak ribet lagi
