Payung hukum, syarat krusial penerapan e-goverment
Ilustrasi e-goverment © 2015 startribune.com
Techno.id - Wacana pemerintah Indonesia terkait e-goverment saat ini masih digodok oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas). Ketua Tim Sekretariat, Gerry Firmansyah mengatakan, hal yang membuat penerapan e-goverment kian jelas adalah payung hukum yang jelas.
"Penetapan pertama itu adalah payung hukum. Payung hukum yang sedang disiapkan saat ini adalah perpres e-goverment dan UU e-goverment. Perpres e-goverment sedang jadi mandatory setelah itu baru UU. Sehingga nantinya hal itu bisa menjadi payung hukum terkait kegiatan e-goverment," ujarnya seperti dikutip dari Merdeka, Selasa (22/09).
-
Indonesia darurat peraturan perlindungan data pribadi? Menurut para penggiat internet di Indonesia, pemerintah harus segera menciptakan peraturan terkait hal ini sesegera mungkin.
-
Akhirnya, roadmap e-commerce masuk pembahasan lintas kementerian "Ini harus benar-benar jadi program nasional yang bukan gawe pemerintah saja, tapi mendorong private sector dan masyarakat."
-
Dukung perkembangan e-commerce, pemerintah sedang siapkan road map Pemerintah sedang menggodok road map untuk mendukung perkembangan e-commerce di Indonesia.
Saat ini, menurut Gerry, masih banyak UU yang cenderung masih menetapkan aturan untuk membangun sistem informasi. Dengan kata lain, Gerry beranggapan bahwa UU saat ini masih bertolak belakang dari inti e-goverment, yang menyatukan semua sistem informasi berbagai instansi pemerintah.
"Kalau boleh dilihat, banyak UU yang terkait misalnya perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya yang masih mengamanatkan harus ada peraturan pemerintah terkait sistem informasi perdagangan. Artinya kan setiap sektor akan membangun sistemnya masing-masing," imbuh Gerry.
Bicara soal e-goverment, secara logika juga akan berkaitan erat dengan infrastruktur seperti broadband. Menurut Gerry, infrastruktur masih dapat teratasi dengan syarat Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI) benar-benar terwujud di tahun 2019 berikut sistem keamanan yang mumpuni.
"Dari sisi infrastruktur untuk broadband sudah dianggap cukup siap, karena dengan RPI kita dorong infrastruktur untuk jalan. Itu kan jadi pondasi koneksitas. Tetapi juga harus diperhatikan sisi keamanannya. Karena begitu orang terhubung ada pakem-pakem yang dipenuhi," tuturnya.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
9 Tips dan trik Google Drive yang wajib diketahui untuk membantu meningkatkan alur kerja
-
Cara memeriksa kesehatan baterai smartphone Android
-
4 Tips menggunakan pengisi daya orisinil untuk membantu merawat masa pakai baterai ponsel
-
Cara melakukan panggilan suara dan video grup di WhatsApp
-
Cara mengatur batas pengisian daya baterai smartphone Android
TECHPEDIA
-
WhatsApp perkenalkan fitur baru untuk transkrip pesan suara
-
Telkomsel gandeng ZTE terapkan teknologi self-adaptive feedback untuk layanan jaringan dengan Hyper AI
-
Indosat luncurkan IM3 Platinum, wajah baru layanan pascabayar yang terintegrasi AI
-
Upgrade ponsel Android bakal lebih mudah berkat fitur baru ini, migrasi data nggak ribet lagi
-
8 Penyebab charger ponsel mudah panas, jangan pakai adaptor abal-abal
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
![WhatsApp perkenalkan fitur baru untuk transkrip pesan suara]()
WhatsApp perkenalkan fitur baru untuk transkrip pesan suara
-
![Telkomsel gandeng ZTE terapkan teknologi self-adaptive feedback untuk layanan jaringan dengan Hyper AI]()
Telkomsel gandeng ZTE terapkan teknologi self-adaptive feedback untuk layanan jaringan dengan Hyper AI
-
![Indosat luncurkan IM3 Platinum, wajah baru layanan pascabayar yang terintegrasi AI]()
Indosat luncurkan IM3 Platinum, wajah baru layanan pascabayar yang terintegrasi AI
-
![Upgrade ponsel Android bakal lebih mudah berkat fitur baru ini, migrasi data nggak ribet lagi]()
Upgrade ponsel Android bakal lebih mudah berkat fitur baru ini, migrasi data nggak ribet lagi
