Pengamat: Pemerintah harus jelaskan gamblang ancaman cyber

Ilustrasi cyber crime © 2015 techno.id
Techno.id - Dilansir oleh Antara (07/09/15), pengamat militer, Mufti Makarim mengatakan pemerintah perlu memaparkan secara gamblang tentang kondisi ancaman cyber di Indonesia yang dijadikan alasan rencana pembentukan lembaga khusus pertahanan dunia maya yaitu Badan Cyber Nasional (BCN).
Keterbukaan dari pemerintah, lanjut Mufti, memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan tanggapan terkait BCN tersebut.
-
"Badan Cyber Nasional untuk lindungi negara, bukan mengintai rakyat" Pembentukan BCN adalah kebutuhan yang mendesak. Sebab, Indonesia sejauh ini belum memiliki badan pelindung di dunia maya secara nasional.
-
Menkominfo: Badan Cyber Nasional wajib dibentuk segera! Meski mengalami pro kontra, menurut Rudiantara, Badan Cyber Nasional wajib segera dibentuk.
-
Badan Cyber Nasional akan dibentuk pada tahun 2016? Beberapa kementerian telah berdiskusi untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional.
"Pemerintah harus berani mendeklarasikan semendesak apa ancaman cyber itu. Kalau ini bisa dinyatakan, publik bisa memberikan tanggapan yang memadai, bukan sekedar setuju atau tidak setuju," ujar Mufti dikutip dari Antara.
Sebab, menurut pria yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institute for Defense, Security and Peace Studies ini, belum pernah ada ancaman cyber yang menonjol di Indonesia.
"Saat ini kita tidak pernah tahu ancamannya seperti apa. Pemerintah yang bisa menjelaskan, misalnya, apakah ada operasi-operasi cyber yang membahayakan kedaulatan negara," katanya.
Selain itu, tingkat ancaman tersebut juga dapat memberikan gambaran bagi masyarakat, apakah memang perlu sebuah badan khusus cyber atau tidak, supaya nantinya tidak kontraproduktif dengan lembaga yang sudah ada.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memang sedang mengkaji pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang bertugas melakukan pertahanan cyber dan mengkoordinasi secara nasional divisi-divisi cyber di berbagai instansi pemerintah.
Saat ini, pembahasan BCN sudah memasuki tahap akhir.
"BCN akan dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres). Kami berharap keberadaan BCN akan langsung berada di bawah Presiden," kata Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal Muda TNI Agus Ruchyan Barnas.
Ia juga mengatakan jika nantinya BCN keberadaannya langsung di bawah Presiden. "Ya di bawah Presiden, tapi nanti Presiden tugaskan di bawah kementerian mana saya belum tahu," tuturnya.
RECOMMENDED ARTICLE
HOW TO
-
10 Aplikasi Android penghitung kalori demi diet aman saat Idul Fitri, jangan sampai gagal
-
10 Game Android Seru untuk 4 pemain atau lebih ini dijamin bikin silahturahmi makin asyik
-
10 Gaya selfie seru bersama sahabat saat mudik lebaran, kangen langsung hilang!
-
20 Cara antisipasi agar HP tetap bisa internetan saat perjalanan mudik, bikin hati jadi tenang
-
15 Solusi ampuh atasi signal HP lemah saat mudik ke pedalaman, santai tetap bisa internetan lancar
TECHPEDIA
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
-
10 HP Xiaomi in bakal kebagian AI DeepSeek, bisa kalahkan AI dari Google atau ChatGPT?
-
Waspada, undangan pernikahan palsu lewat HP ini berisi virus berbahaya
-
Bocoran Smartphone Samsung layar lipat tiga, dari HP kecil jadi tablet layar lebar
-
Israel pakai spyware serang WhatsApp, targetkan lebih dari 100 jurnalis dan aktivitis
LATEST ARTICLE
TECHPEDIA Selengkapnya >
-
10 Fitur canggih iPhone 16E, bakal jadi HP Apple termurah di bawah Rp 10 juta?
-
10 HP Xiaomi in bakal kebagian AI DeepSeek, bisa kalahkan AI dari Google atau ChatGPT?
-
Waspada, undangan pernikahan palsu lewat HP ini berisi virus berbahaya
-
Bocoran Smartphone Samsung layar lipat tiga, dari HP kecil jadi tablet layar lebar